Panduan Memilih Juri LDBI & NSDC untuk Dinas Pendidikan

Disclaimer:

Konten ini bersifat rekomendasi dan bisa dijadikan salah satu referensi dari banyaknya acuan yang tersedia sekaligus aspirasi dari pihak guru, murid, pelatih, dan orangtua murid yang ingin hasil penilaian terbaik untuk seleksi peserta lomba debat LDBI dan NSDC di semua provinsi seluruh Indonesia.

Ekosistem lomba debat akademik dengan format parlementer sudah mulai tumbuh di semua daerah dan semakin membaik dari tahun ke tahunnya.

Namun kita tetap realistis ya, pastinya ada daerah yang mungkin masih terkendala dalam mencari juri lomba debat untuk pengadaan seleksi LDBI dan NSDC di provinsinya.

Masalah yang Terjadi Ketika Dinas Pendidikan Salah Memilih Juri untuk Seleksi LDBI Tingkat Provinsi

Kita ambil kasus pada seleksi LDBI 2024 yang banyak dilangsungkan pada bulan september 2024 lalu, ada salah satu provinsi diluar pulau jawa (nama provinsi, juri, dan dinas terkait tidak kami sebutkan untuk melindungi privasi pihak terkait), yang dinas pendidikannya memilih juri yang tidak sesuai dengan kualifikasi standar LDBI, sehingga hal ini bisa terjadi;

1. Ada penilaian "adab" oleh juri yang tidak sesuai dengan aturan LDBI dari Puspresnas

Masalah pertama, juri menggunakan penilaian aspek "adab" dimana ketika case building berakhir, peserta sudah tidak boleh mencatat poin baru lagi sewaktu lomba debat berlangsung. Apakah skema yang dibuat juri ini benar? Jelas salah, ini skema yang seharusnya dilakukan;

Tanggapan dan solusi dari saya terkait masalah diatas:

1. Ketika case building berakhir, spesifiknya ketika pendebat sudah masuk ke ruangan, dan debat berlangsung, di sesi ini, peserta lomba masih diperbolehkan untuk mencatat poin baru untuk keperluan berikut ini;

+ Mencatat poin argumen dari tim lawan dan menulis respon bidasan / sanggahannya agar argumen tim lawan runtuh
+ Memperkuat argumen tim debat dari serangan bidasan yang dilayangkan tim lawan
+ Membuat analisis pertentangan isu (Clash) yang diperlukan oleh pembicara pidato balasan (Reply speaker).

Menyatakan kalau peserta debat yang masih menulis argumen baru, sanggahan, dan analisis komparasi isu dari kedua tim sebagai "tindakan tidak beradab" dinilai "tidak relevan" dan membuat kualifikasi juri patut dipertanyakan, karena aspek penilaian adab / sopan santun (Manner) dalam lomba debat cakupannya pada poin berikut:

+ Peserta debat LDBI menggunakan bahasa Indonesia yang berterima atau baku
+ Intensitas kontak mata dengan juri dan tim lawan cukup intens sebagai bentuk apresiasi menghargai audien yang mendengarkan presentasinya
+ Peserta lomba LDBI tidak menyerang personal pendebat tim lawan secara verbal / fisik ketika tidak setuju dengan poin mereka, karena ini adalah kompetisi lomba debat akademik yang mengedepankan aspek rasionalitas dan penghargaan terhadap sesama, jadi kalaupun tidak setuju, cukup runtuhkan isi konten argumennya, bukan menyerang personalnya.

2. Juri yang Dipilih Dinas Pendidikan Tidak Paham Victory Point & Memberikan Penilaian Seri

Masalah kedua, perlu diketahui bahwa juri memang tidak 100% harus mengurus administrasi tabulasi untuk skoring lomba debat, karena ada stakeholder khusus yang mengisi peran ini, yaitu; tim tabulator lomba debat.

Tapi bukan berarti jurinya bisa memberikan skor dengan metrik atau indikator sesuka hati dan tidak mengikuti panduan yang telah dibuat puspresnas ya, semisal metrik dasar seperti; victory point, skor individu, skor tim, paling tidak harus diketahui juri dan bagaimana cara pemberian skornya.

Nah, masalahnya, juri yang dipilih oleh dinas provinsi tersebut, sama sekali tidak paham apa itu victory point sehingga selama penjurian dan pengumuman hasil debat tidak ada metrik pada tabulasi skor debatnya.

Dan bagian yang paling "ambigu" adalah juri membuat pernyataan seri pada ronde debat ketiga.😣

Apakah juri yang tidak paham vp dan memberikan hasil seri dalam lomba debat dapat dibenarkan? Well, lagi, hal ini tidak bisa dibenarkan, ini tanggapan saya terkait masalah ini;

Tanggapan dan solusi dari saya terkait masalah diatas:

2. Juri yang tidak paham victory point dan memberikan hasil seri akan menyebabkan hasil berikut;

- Hilangnya "hak dari tim pemenang" yaitu tidak mendapatkan victory point, jadi apa bedanya dengan tim yang kalah kalau kedua tim tidak dapat vp?
- Penilaian untuk seleksi tim debat mana yang bisa lolos ke-16 atau ke-8 besar yang layak maju ke quarter, octo, dan semi-final jadi tidak jelas dan objektif karena ketiadaan indikator poin pemenangan (victory point) pada tabulasi skor debat.
- Di lomba debat, hanya ada dua hasil; menang dan kalah. Tidak ada hasil seri. Jika hasilnya seri, sama saja kedua tim kalah, karena tidak mungkin kedua tim mendapatkan victory point, hal ini tidak adil untuk tim debat di ruang lain yang jelas penilaiannya mana tim yang menang dapat vp dan kalah.

Jadi sudah jelas ya, indikator penilaian poin pemenangan / victory point itu penting dalam penilaian lomba debat dan tidak boleh ada hasil seri.

Cara Memilih Juri LDBI & NSDC yang Benar

Dengan memilih juri lomba debat yang tepat, masalah yang sudah kita bahas sebelumnya bisa diminimalisir, seleksinya berjalan lancar, semua stakeholder; dinas pendidikan, mkks, mgmp, pihak sekolah, murid, dan orangtua terpenuhi haknya dalam mendapatkan penilaian lomba debat yang jujur, adil, dan sesuai panduan baku.

Panduan ini bisa dijadikan salah satu referensi dalam memilih juri untuk seleksi lomba debat NSDC atau LDBI di provinsi tempat bapak / ibu dinas pendidikan agar programnya berjalan dengan lancar, berikut panduannya;

1. Pilih Juri Debat yang Berpengalaman

Kita bahas satu persatu, berpengalaman disini, maksudnya; juri tersebut memiliki pengalaman di lomba NSDC & LDBI, baik sebagai peserta debat, juri N1, juri undangan, atau juri resmi yang dipilih oleh puspresnas.

2. Pilih Juri Debat yang Sudah / Pernah Mengikuti Sertifikasi LDBI & NSDC Nasional

Juri harus tersertifikasi, baik, untuk bagian ini, bisa dijadikan acuan validasi tambahan setelah aspek sebelumnya, di lomba debat, ada sertifikasi juri; chair, panelist, dan trainee.

Sertifikasi tersebut dilangsungkan di NSDC dan LDBI nasional, jadi jika juri yang ada di provinsi tempat bapak / ibu bertugas memiliki pengalaman pernah mengikuti sertifikasi LDBI dan NSDC nasional, setidaknya juri tersebut sudah paham sistematika penilaian debat seperti apa.

3. Pilih Juri Debat yang Paham Penilaian LDBI & NSDC

Juri harus paham sistem penilaian LDBI dan NSDC yang dibuat oleh Puspresnas, bisa baca panduannya lewat link berikut; "Panduan LDBI & NSDC 2024"

Meski di lomba debat tingkat SMA tidak ada penilaian verbal (Verbal Adjudicator) langsung setelah 1 ronde debat selesai, tapi setidaknya juri harus paham cara menilai performa pendebat dari tim pro dan kontra, berapa ambang minimal dan maksimal skor, victory point, skor individual, dan tim.

4. Cek Portofolio Juri Debat Sebelum Diberi Surat Tugas untuk Menjuri LDBI dan NSDC di Provinsi Anda

Bukti tertulis sangat kuat karena bisa dibuktikan dan dilihat langsung, jadi, bapak dan ibu dari dinas pendidikan pun bisa yakin dan bisa memastikan bahwa juri tersebut memang memiliki kualifikasi minimal untuk menjuri di seleksi LDBI dan NSDC tingkat provinsi.

Sebagai contoh, saya lampirkan portofolio saya sebagai pendebat, juri, dan pelatih lomba debat agar bapak dan ibu dari dinas pendidikan bisa tahu seperti apa bentuk portofolio yang dimaksud pada poin ke-4 ini;

Dengan adanya data portofolio seperti diatas, pihak dinas pendidikan bisa yakin bahwa juri yang telah dipilih memang memiliki kualitifikasi yang sesuai dengan lomba NSDC dan LDBI, karena bisa dicek langsung, misalnya saja, pada portofolio saya diatas, saya pernah menjadi juri LDBI 2x dan NSDC 2x.

Kesimpulan

Konten ini saya buat sebagai bentuk rekomendasi untuk dinas pendidikan di provinsi manapun agar bisa tahu standar baku dalam memilih juri yang relevan untuk menjuri LDBI dan NSDC, sekaligus bentuk aspirasi dari pihak guru, murid, dan orangtua yang ingin anak atau peserta didiknya bisa mendapatkan penilaian yang adil dan objektif. Dan seperti biasa, semoga konten ini bisa bermanfaat untuk pembaca.